Pemerintah Jangan Hanya Jadi Tuan Tanah Bangun Proyek KEK Sanur Bali

05-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bali, Kamis, (1/12/2022). Foto: Ubed/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus meminta Pemprov Bali agar jangan hanya menjadi tuan tanah dalam membangun proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan dan Pariwisata di Sanur, Bali. Ia meminta agar pemerintah tidak sekedar menyewakan lahan dan tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan industri kesehatan itu sendiri. 

 

“Kita harus berfikir bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus ini benar-benar dikelola dengan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi ekonomi,” tegas Deddy kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka meninjau perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan dan Pariwisata di Bali, Kamis, (1/12/2022).

 

Ia juga menekankan agar pemerintah dapat mengelola dengan matang terkait sasaran dan target dari KEK Kesehatan dan Pariwisata Sanur ini. Salah satunya adalah mengenai spesialisasi operasi plastik yang dinilai hanya menargetkan orang-orang kaya yang jumlahnya tidak banyak.

 

“Sementara mungkin 90 persen orang yang berobat rutin di dalam negeri, orang-orang yang di bawah (secara ekonomi). Penyakit-penyakit degeneratif, padahal di sini (Bali) itu (fasilitasnya) terbatas. Coba nanti dirancang dengan matang berapa bed yang tersedia dan market-nya berapa,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (uf/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...